PRAM: Dialektika Kaum Korban

Februari 16, 2008

PRAM

Dialektika Kaum Korban

“My terror of forgetting is greater than my terror of having too much to remember.”  Ungkapan getir ini adalah suara korban yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi dalam PD II seperti ditulis oleh Karlina Leksono (2001).

Memang rasa getir dapat menyusup dalam diri korban dan lolos sebagai serpihan ekspresi psikis di antara pengalaman seseorang menjalani proses dialektika sebagai korban. Dalam dialektika korban pengalaman ketertindasan dibatinkan, sikap dan pandangan terhadap sejarah dan hidup makin mengkristal, dan perlawanan dilakukan lebih intensif sekalipun tidak massif.

Demikian makna kata “setia” pada anak judul buku PRAMOEDYA ANANTA TOER: Perahu yang Setia dalam Badai, terbitan bukulaela ini.

Buku ini menyajikan sedikit tuturan bagaimana Pram pada gilirannya harus menyempurnakan pengalamannya sebagai korban. Penyempurnaan pengalaman itu maujud dalam karya-karyanya, sebagai anak-anak rohaninya. Namun, tentu saja karya-karya itu bukan sekedar keturunan langsung dari spiritualitas Pram sebagai korban. Di dalam karya-karya itu juga mengalir darah seorang manusia yang dengan sadar memobilisasi energi kerakyatannya.

Bagi Pram sastra terkait erat dengan politik. Sebab, sastra lahir, tumbuh, berjaya dan tumbang di tengah masyarakat. Demikian pula hidup, karya dan kematian pengarangnya. Dalam masyarakat manusia itu beroperasilah kekuasaan. Secara efektif kekuasaan hadir di mana-mana (omni present), bukan sekedar karena ia dapat mencengkeram semua sisi (omni potent) tetapi justru karena kekuasaan muncul dari segala lini. Dan, karena kekuasaan selalu dijalankan dalam usaha mencapai tujuan, artinya berpolitik, maka sastra jelas-jelas bertaut dengan politik.

Lalu apa yang diperbuat sastra? Menurut Pram, pertama, dengan kekuatan estetiknya karya sastra dapat difungsikan sebagai devosi kepada negara dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai mitos agung. Kedua, sastra juga dapat digunakan untuk melulu memberi hiburan kepada kalayak pembacanya dan disuplai sebanyak-banyaknya sebagai bius karya yang indah. Ketiga, sastra bisa pula didayakan untuk memberikan nilai-nilai baru, cara pandang-dunia baru, harkat manusia dan peran individu dalam masyarakatnya (hal. 89). Sastra golongan pertama menitikberatkan estetika pada daya magis kekuasaan, sastra golongan kedua pada hiburan dan golongan ketiga pada bahasa. Dalam sastra golongan ketiga inilah Pram menekuni kerja kreatifnya.

Pram tak hanya menulis sastra. Lewat tulisan-tulisannya di Lentera, Lembar Kebudayaan pada Harian Bintang Timur, bekas tentara Divisi Siliwangi itu meneriakkan serangan garang: ganyang imperialisme Amerika Serikat, kebudayaan imperialisme Amerika Serikat dan kebudayaan komprador Amerika Serikat di Indonesia. Dalam konteks perang dingin, Pram bersimpati pada PKI dan diangkat menjadi anggota pleno Lekra. Pram mengambil sikap politik.

Seiring dengan kehancuran PKI akibat penumpasan oleh Angkatan Darat, ia pun ditangkap untuk selanjutnya dibuang ke Pulau Buru. Sebagian karya-karyanya dirampas habis. Bahkan rumahnya di Rawamangun juga dirampas dan diduduki militer, sampai sekarang. Sama seperti korban peristiwa 1965 lainnya, semua itu harus dijalani oleh Pram tanpa proses hukum apa pun. Keluarganya, terutama istri dan anaknya, juga mengalami nasib yang tragis: dianggap tidak ada dalam masyarakat dan negara.

Di atas tumpukan ratusan ribu hingga jutaan korban manusia inilah didirikan sebuah Orde di masyarakat, yang disebut Baru. Demi tegaknya kekuasaan, Orde Baru melancarkan stigmatisasi sistematis terhadap massa korban. Cara masyarakat melihat, memahami dan menuturkan realitas sangat ditentukan oleh kepentingan kekuasaan Orde Baru. Akibatnya, realitas sangat ditentukan oleh kepentingan kekuasaan Orde Baru. Oleh sebab itu, realitas yang diproduksi penguasa dan diterima masyarakat sungguh-sungguh berada di luar pengalaman korban, termasuk Pram. Korban disingkirkan oleh penguasa dan disangkal sekaligus oleh masyarakat.

Apa yang dilakukan Pram dalam masa pembisuan panjang tersebut? Di Pulau Buru Pram, bersama sekitar 11 tahanan lainnya, dikucilkan dan tidak boleh berhubungan satu sama lain. Oleh sebab itu ia selalu bercerita kepada mereka saat apel. Misalnya, cerita tentang Nyai Ontosoroh. Dari mulut ke mulut cerita itu tersebar ke seluruh kamp konsentrasi di Pulau Buru tersebut. Ditunjukkannya bahwa Nyai Ontosoroh yang perempuan mampu melawan kolonial tanpa teman (184). Dengan cerita itu ia berhasil mencegah anjloknya moril para tahanan. Dengan cerita yang saling dituturkan para tahanan tidak hilang ingatan atas pengalaman mereka sebagai korban kekuasaan. Lebih dari itu daya tekan pelupaan yang dilancarkan penguasa mampu diimbangi dengan daya tahan penuturan para korban. Dengan saling bercerita para tahanan itu juga mampu mengkonstruksi realitas seturut pengalaman mereka sebagai korban. Bahkan Pram, setelah mendapat ijin menulis, mampu mentransformasikan derita sebagai korban ke dalam karya-karya tulisnya.

Berkat karya-karya itu pula Pram akhirnya mendapatkan kembali pengakuan publik, tidak hanya atas eksistensinya sebagai manusia maupun kelibernya sebagai sastrawan, tetapi lebih dari itu bahwa kenyataan yang sama sekali baru menantang untuk diurai lebih lanjut. Dalam hal ini sejarah sebagai kenyataan didefinisikan ulang. Sejarah yang menampilkan hanya kisah agung pendukung kekuasaan didekonstruksi. Sebaliknya, sejarah dilihat, dipahami dan didokumentasikan dengan mengangkat kisah para korban.

Meskipun demikian, pengakuan atas Pram bukan tanpa tantangan. Kerucut tantangan itu adalah kontroversi seputar penghargaan Magsaysay yang diberikan kepada Pram. Seperti ditunjukkan buku ini, beberapa sastrawan eks Manikebu menentang pemberian penghargaan Magsasay kepada Pram dengan alasan bahwa Pram pernah dengan ganas membasmi kebebasan kreatif mereka (hal. 115). Apa kata Pram?

Pram melihat saat itu negara dalam keadaan bahaya karena ancaman Barat yang menghendaki Indonesia menjadi jarahannya. Ia lalu menulis, sebatas mengajukan polemik. Pram membantah melakukan pembakaran dokumentasi orang lain. Menurutnya, berbagai pelarangan ide, termasuk pembredelan koran-koran bukan berasal dai Sukarno atau Lekra melainkan Angkatan Darat (hal. 185 – 187). Pram mau menunjukkan bahwa baik dia maupun kubu Manikebu sesungguhnya adalah korban kesewenang-wenangan dan kelicikan militer angkatan darat dan Orde Baru dengan tokoh sentralnya Soeharto.

Tak heran bila Pram dengan tegas menolak gagasan rekonsiliasi yang dilontarkan Gus Dur. Yang ia tuntut adalah bahwa penerapan hukum atau rasa keadilan mesti tercipta bagi semua (hal. 203). Semua lembaga negara berttanggung jawab mewujudkannya. Baginya itulah yang bisa menghilangkan kesakitan korban, bukan rekonsiliasi, setidaknya rekonsiliasi ala Gus Dur.

Penolakan tersebut dapat dipahami karena debagai korban Pram ditempatkan sebagai pihak yang pasif. Rekonsiliasi ala Gus Dur tak lebih dari penyerahan pihak yang terdominasi pada kehendak pihak yang mendominasi. Rekonsiliasi semacam itu sangat elitis, yakni memandang pihak yang tertindas sebagai korban kejahatan oknum individual. Dengan perspektif elitis itu diyakini bahwa rekonsiliasi akan mengembalikan kebebasan individual korban. Padahal, seperti telah dibuktikan oleh Pram, korban tetap merasa bebas. Yang dirampas dari Pram adalah kebasan sosialnya sebagai manusia dan kebebasa kreatifnya sebagai pengarang. Prasayarat rekonsiliasi berdasarkan persektif korban adalah pembebasannya secara struktural. Tidak ada yang gratis untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukanlah prasyarat diberikannya kebebasan yang sifatnya personal.

Secara keseluruhan buku ini menggambarkan dialektika yang dijalani Pram sebagai korban penguasa fasis. Pesan penting pertama buku ini, Pram dan kaum korban umumnya bergelut dalam dialektika trauma yang membara sehingga pengakuan publik terhadap eksistensi korban tidak mencukupi untuk keadilan sekalipun mungkin cukup untuk kemanusiaan.

Pesan kedua, kala korban memberi kesaksian atau berusaha mengajukan tuntutan maka pelaku penindasan yang sesungguhnya akan mendiamkan ujaran korban seolah-olah tak pernah ada korban. Di dalam buku ini tak ada sepatah kata pun tanggapan militer angkatan darat terhadap Pram. Justru sesama korban – lah yang bertengkar.

Bagi peminat sastra, membaca buku ini akan sangat membantu merefleksikan dunia sastra dalam pertautannya dengan kenyataan sosial tempat sastra dan pengarangnya ditanggapi dan dibahas. Buku ini juga sangat inspiratif bagi siapapun yang saat ini sedang berjuang mencari keadilan maupun mereka yang menyokong ditegakkannya hukum yang adil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: