Di Bawah Bendera Demokrasi

Februari 16, 2008

Di Bawah Bendera Demokrasi

Pada awal tahun 2007 ini dicanangkan lagi oleh Presiden tiga pokok kebijakan pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan angka kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Penegasan tersebut dilatarbelakangi oleh pencapaian target yang tidak menggembirakan dalam menangani ketiga masalah pokok di atas.

Kita dapat membaca pidato politik itu sebagai pengakuan presiden bahwa pemerintah dan negara belum berhasil memenuhi aspirasi mayoritas rakyat yang telah memberi dukungan politis menjelang tutup tahun 2004 yang lalu. Oleh sebab itu kita dapat bertanya, mengapa pemerintah dan negara Indonesia yang demokratis ternyata masih belum berhasil mewujudkan ekonomi yang juga demokratis?

Fakta Dua Orde

Seperti kita tahu dari data BPS, pertumbuhan ekonomi baru mencapai level medium sekitar 6 persen. Tingkat pengangguran meningkat dari 9.86% (2004), 10.26% (2005) dan 11% (Maret 2006). Angka kemiskinan juga bertambah dari 36.1 juta orang (2004), 35.1 juta orang (2005) dan 39.5 juta orang (Maret 2006). Bahkan khusus tentang angka kemiskinan Bank Dunia menerbitkan laporan yang menggetarkan. Sebesar 49 persen dari seluruh penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin. Kalau jumlah penduduk Indonesia 220 juta orang, yang tergolong miskin berjumlah sekitar 108 juta orang.

Dahulu, di bawah kekuasaan Orde Baru, rakyat Indonesia juga menghadapi tiga pokok kebijakan pemerintah (trilogi pembangunan), yakni stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari ketiganya prestasi yang bisa dipercaya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengubah Indonesia menjadi salah satu dari tiga macan Asia. Politik dan keamanan memang stabil namun keadaan itu semu belaka. Sebab, penguasa sesungguhnya pada waktu itu adalah pemerintah fasis sementara masyarakat yang masih bertahan adalah manusia-manusia konkret yang tertekan. Slogan pemerataan pembangunan memang terus diumumkan tetapi sebaliknyalah yang terwujud sehingga orang mulai memikirkan tentang perlunya perataan, bukan pemerataan. Kita ingat, tiga dekade pertumbuhan ekonomi berakhir tragis dalam hitungan hari pada tahun 1998. Kerusuhan sosial merebak, penguasa terpaksa lengser dan ekonomi tumbuh negatif hingga minus 13 persen.

Di atas kondisi itulah reformasi bergulir hingga dewasa ini. Pada tahun 2004 keberhasilan pemilihan presiden secara langsung menandai era politik demokratis di Indonesia. Namun rupanya kehidupan politik yang demokratis tidak serta merta membawa demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Padahal, ketika situasi gonjang-ganjing mengharu-biru panggung politik, pada saat itu pula ekonomi nasional nampak langsung tak terurus sehingga rakyat harus susah payah berusaha mencukupi sendiri segala keperluan ekonominya. Tanpa pemerintah, tanpa DPR – pendek kata tanpa negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa baik di bawah rezim otoriter maupun demokratis kehidupan ekonomi mayoritas rakyat tidak jauh berbeda. Biaya sekolah terus melangit. Ongkos kesehatan naik tak terbendung. Sulit sekali orang-orang muda mendapatkan pekerjaan. Setiap orang langsung mengerti, keadaan seperti itu menyimpan dinamit ledakan sosial. Oleh sebab itu, penguasa non demokratis pada masa yang lalu mengoperasikan dua stategi dasar, yakni strategi keamanan-militeristik dan strategi kasih-sinterklas. Dengan strategi keamanan-militeristik penguasa Orde Baru menaburkan teror kepada setiap warga negara dengan tindakan langsung “gebuk” kepada siapapun yang mencoba-coba untuk kritis terhadap para penguasa termasuk para wakil rakyat. Dengan strategi kasih-sinterklas penguasa, terutama pemerintah, menyuap rakyat perkotaan dengan beras yang murah dan stabil harganya. Sementara untuk menakhlukkan orang-orang desa cukuplah bila pemerintah, dalam hal ini presiden, menebar citra sebagai raja agung yang penuh perhatian kepada rakyatnya. Untuk itu digelarlah klompencapir yang sangat populer itu ditambah dengan beberapa bantuan ala kadarnya.

Semua itu memerlukan waktu 30 tahun untuk kemudian menimbulkan ledakan besar di tahun 1998. Sekarang, hampir satu dekade sesudah peristiwa historis  itu, kita memahami bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan penegak hukum, sebenarnya hanya sanggup memenuhi sebagian kecil aspirasi rakyat yang telah memilih mereka melalui prosedur yang sangat demokratis dalam sejarah politik Indonesia.

Buktinya cukup jelas. Pemerintah mengeluhkan bahwa secara politik ruang geraknya sangat terbatas akibat peran DPR terlalu kuat. Apa yang dalam konstitusi digariskan sebagai pemerintahan presidensial ternyata dalam politik riil diselenggarakan dengan corak parlementer yang sangat kental. Demikian pula apa yang dalam konstitusi ditetapkan sebagai anggaran pendidikan nasional sebesar 20% ternyata dalam APBN tak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Terhadap ranah perwakilan rakyat kita juga disuguhi fakta ironis seputar PP 37 baru-baru ini yang menerangkan betapa wakil-wakil rakyat kita sangat tidak sensitif dengan kondisi mayoritas rakyat yang masih berkubang penderitaan akibat berbagai bencana dan efek lanjut krisis ekonomi sepuluh tahun lalu. Sementara itu lembaga penegak hukum kita juga tetap belum bisa membuktikan diri mampu menuntaskan berbagai kejahatan korupsi yang telah membusukkan sendi-sendi kenegaraan dan kebangsaan kita. Bahkan, dewasa ini menguat tekanan untuk menghapus peradilan khusus tipikor dan mengalihkan kasus-kasus korupsi ke arah peradilan umum yang sangat lemah itu.

Modal dan Kuasa: Logika ke Dialektika

Apa yang sekarang dapat dikatakan tentang negara Indonesia yang demokratis itu? Negara memang berhasil memperoleh kekuasaan dengan cara yang sangat demokratis melalui pemilihan umum, menggunakannya menurut prosedur demokratis yang telah diatur dalam perundang-undangan, namun ternyata tujuan yang hendak dicapai bersifat non-demokratis dengan hanya menguntungkan kepentingan elitis para penguasa politik dan ekonomi. Secara khusus bolehlah diulang bahwa kita memang mempunyai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, tetapi pemerintahan itu tidak untuk rakyat. Kita hidup di bawah kekuasaan oligarki politik dalam bentuknya yang sangat canggih dan modern.

Jelaslah kiranya bahwa karena kita hanya mempunyai pemerintah dan negara yang demokratis dalam hal sirkulasi elit politik tetapi tidak demokratis dalam hal kebijakan-kebijakan yang diterapkan, maka dalam dunia ekonomi kesenjangan pendapatan tak kunjung dapat diperbaiki, angka kemisikinan sulit dikurangi secara signifikan, tingkat pengangguran meningkat, mayoritas rakyat (petani dan perempuan) hidup dalam marjinalisasi berkepanjangan, dan sumber daya alam rusak-rusakan tak terkendali. Dalam dunia ekonomi kita wacana, kebijakan dan program ekonomi didominasi oleh orientasi pertumbuhan ekonomi tinggi, gegap-gempita pasar modal dan pasar uang dengan berbagai isu financial engineering, dan tentu saja gembar-gembor tekad penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dengan syarat labour market flexibility.

Rupa-rupanya di Indonesia ini kehidupan politik dijalankan dan dunia ekonomi dikelola dengan cara berpikir yang sama. Politik dipahami sebagai prosedur penumpukan kekuasaan sementara ekonomi didefinisikan menurut logika akumulasi modal semata. Kalau kekuasaan diperebutkan, dijalankan dan dikonsolidasikan sehingga terhadapnya dapat ditambahkan daya paksa yang makin kokoh, maka modal dikompetisikan, diinvestasikan dan kepadanya akan ditambahkan nilai surplus tertentu sehingga modal bertambah besar.

Namun demikian, proses tiada akhir dalam akumulasi modal dan kuasa tidak sebatas logika semata. Dengan kata lain, di antara modal dan kuasa mengalirlah hubungan yang saling mengandaikan. Kekuasaan dapat diperkuat secara efisien dan efektif bila para pemegangnya dapat memobilisasi sumber-sumber ekonomi. Demikian pula modal dapat dilipatgandakan lebih cepat bila para pelakunya mampu mengakses berbagai kekuatan politik yang utama. Kekuasaan dalam politik dan modal dalam ekonomi tumbuh dengan bersandar pada logika akumulasi yang sama dan di antara keduanya terjalin hubungan dialektis yang saling menguatkan.

Inilah sebab utama mengapa demokrasi politik Indonesia belum dapat ditransmisikan segera dan nyata ke dalam dunia ekonomi kita, yakni karena demokrasi Indonesia masih tersandera logika dan dialektika akumulasi dalam modal dan kuasa yang saling memperkuat itu. Sebuah opini tua dalam dunia politik Amerika Serikat mengatakan,”…waspadalah! Atau penguasa akan merampok uang anda, atau uang akan membeli kekuasaan yang di tangan anda…”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: