Saatnya Mengatasi Pengangguran

Agustus 2, 2008

Sementara ini sebagian besar energi pemerintah dalam mengurus ekonomi terkonsentrasi pada usaha menstabilkan makroekonomi. Hasil kerja keras pemerintah ini dapat kita baca pada tajuk rencana Bisnis Indonesia berjudul “Ekonomi di jalur benar”. Apa artinya jalur yang benar itu?

Maksudnya, keadaan sektor riil dan moneter menunjukkan indikator-indikator yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi sehingga pekerjaan pemerintah berikutnya adalah mentransmisikan pertumbuhan ke perbaikan kehidupan ekonomi mayoritas rakyat.  Pemerintah harus mengerjakan berbagai upaya konkret untuk mengurangi pengangguran dan memberantas kemiskinan.

Indikator pokok ekonomi nasional dilaporkan sudah cukup menggembirakan. Inflasi cenderung melunak. Hingga September 2006 angka inflasi adalah 14,55% (year to year) sesudah mencapai 18% paska kenaikan harga BBM 2005. Inflasi month to month  mencapai hanya 0,38% per September. Banyak perhitungan menyatakan inflasi tahun ini akan berkisar pada angka 7%. Dengan begitu BI berpeluang menurunkan BI Rate hingga mencapai kisaran 10% di akhir tahun. Dari sisi ekspor, kenaikannya sekarang diimbangi oleh kenaikan impor bahan penolong dan barang modal. Kenaikan tersebut mengindikasikan dengan jelas tengah berlangsungnya aktivitas di sektor industri manufaktur. Secara keseluruhan neraca perdagangan tercatat surplus sebesar US $ 24,78 miliar. Semua ini dilengkapi dengan kestabilan indikator penting lainnya. Misalnya, nilai tukar rupiah berfluktuasi pada kisaran angka Rp 9.100,00 per dollar AS. IHSG tenang di level 1.500-an. Harga minyak juga sedang turun naik tipis pada angka US $ 60-an per barel.

 Sesudah sukses menstabilkan makro ekonomi sekaranglah saatnya pemerintah melaksanakan tugas berikutnya, yaitu mengurangi pengangguran. Mengapa? Pertama, kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sebenarnya tidak pasti. Dalam perekonomian yang sedang tumbuh pengangguran dapat saja terjadi, tinggi atau rendah. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu pasti menghasilkan tingkat pengangguran yang rendah. Paul Ormerod (2000) memberitahu bahwa gejala ini pernah melanda beberapa negara pada periode 1978 – 1992. Dalam pasangan bilangan per negara dilaporkan oleh ekonom Inggris tersebut data tentang pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran sebagai berikut: AS (2,5% , 6,9%), Kanada (2,5% , 9,2%), Jepang (4,1% , 2%), Jerman (2,3% , 6%), Perancis (2,1% , 9%), Italia (2,5% , 9%), Spanyol (2,3% , 16%),  Inggris(1,8% , 9,2%), Belanda (1,8% , 2,6%), Austria (2,3% , 3%), Belgia (2,1% , 9%), Switzerland (1,8% , 0,8%), dan Norwegia (2,9% , 3%).

Fakta global di atas memberi alasan yang cukup realistis agar pemerintah segera turut campur secara langsung dalam penciptaan lapangan kerja. Imam Sugema dan M. Chatib Basri, dua ekonom yang sering berseberangan dalam isu-isu pokok kebijakan ekonomi, sama-sama menyarankan agar pemerintah segera menempuh jalan proyek padat karya untuk menyerap pengangguran terbuka. Bedanya, sebagai pengalaman yang perlu dipelajari, M. Chatib Basri mengacu ke Maharashtra Employment Guarantee Scheme (EGS) di India (KOMPAS, 13 Juli 2006) sedangkan Imam Sugema merujuk ke New Deal di AS sebagaimana yang diwacanakan oleh SBY (KOMPAS, 12 Juli 2006).

Kedua, makna esensial tentang stabilitas makro ekonomi bukanlah kehidupan ekonomi mayoritas rakyat yang lebih baik. Stabilitas makro ekonomi yang berhasil dicapai sekarang ini menggambarkan kepercayaan masyarakat yang mulai tumbuh. Dalam situasi kepercayaan masyarakat yang demikian ini kita patut memberi apresiasi yang tinggi pada Bank Indonesia yang dengan sigap segera menurunkan BI Rate dan meluncurkan serangkaian kebijakan pelonggaran. Tentu saja BI mempunyai ekpektasi bahwa dengan kebijakan relaksasi tersebut dunia usaha akan lebih berani bersikap mengambil resiko, terdorong melakukan investasi, dan dengan demikian menciptakan lapangan kerja bagi barisan penganggur.

BI telah mengambil kebijakan yang sangat tepat. Apa sikap dan kebijakan pemerintah? Pelonggaran oleh BI dapat merangsang gairah dunia usaha. Apa yang dilakukan pemerintah untuk merangsang investasi sektor swasta?

Salah satu instrumen utama yang berada di bawah kendali pemerintah adalah pajak. Oleh sebab itu kebijakan perpajakan mendesak untuk dibuat sedemikian rupa sehingga dunia usaha bisa mengkalkulasi adanya suatu insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Insentif perpajakan tersebut sangat diperlukan dunia usaha sebab menurunkan upah buruh bukanlah tindakan yang feasible di tengah kemorosotan daya beli masyarakat sekarang ini. Insentif perpajakan itu juga sangat diperlukan mengingat reformasi atas birokrasi yang lambat dan korup membutuhkan periode berjangka panjang untuk berhasil. Insentif perpajakan mungkin dapat mengurangi potensi penerimaan APBN namun ia juga akan membangkitkan kepercayaan dunia usaha akan kesungguhan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau swasta diminta untuk lebih berani mengambil resiko, bukankah pemerintah juga harus bersikap demikian juga?

Lain dari itu, kebijakan ekonomi pemerintah juga perlu sekali diterapkan untuk fokus pada sektor produksi yang langsung memiliki dampak berupa income generation bagi mayoritas rakyat Indonesia. Seperti kita tahu, mayoritas rakyat menggantungkan nafkah sehari-hari mereka pada usaha-usaha pertanian, perkebunan dan perikanan dengan berbagai usaha yang terkait dengan itu. Oleh karenanya, sektor produksi yang sangat penting sebagai landasan produksi nasional ini perlu segera direvitalisasi. Maksud rasional yang oleh SBY dicanangkan sebagai revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan tidak perlu ditunda-tunda lagi implementasinya. Menunda penerapannya hanya memberi kesan bahwa pemerintah cenderung memberi wacana kepada mayoritas rakyat yang makin miskin dan butuh pekerjaan.

Demikianlah boleh dikata usaha keras pemerintah telah membuahkan makro ekonomi yang relatif stabil. Kestabilan tersebut bukan pertama-tama mengandung makna perbaikan kehidupan ekonomi mayoritas rakyat Indonesia. Yang sesungguhnya terjadi adalah gambaran tentang kepercayaan yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat luas.  Kondisi yang cukup optimis ini seyogyanya segera diberi isi dengan kebijakan fiskal yang menyediakan insentif bagi dunia usaha, campur tangan langsung pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan kebijakan sektoral yang secara khusus dirancang untuk menumbuhkan ekonomi mayoritas rakyat yang tinggal di daerah pedesaan.

Krisis yang melanda masyarakat kita sangat parah karena hilangnya kepercayaan masyarakat kita. Oleh sebab itu krisis itu hanya dapat diatasi dengan pertama-tama memulihkan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat itu dapat tumbuh, sebagaimana terindikasi pada gejala kestabilan makro ekonomi, karena wacana kebijakan pemerintah sungguh-sungguh dikerjakan oleh pemerintah. Ada baiknya kita ingat sindiran R. Dore yang dengan tajam mengatakan bahwa silih bergantinya dengan cepat rumusan-rumusan dari pembangunan sosial, orientasi kesempatan kerja, keadilan, penghapusan kemiskinan dan terakhir kebutuhan pokok menggambarkan makin cepatnya slogan menjadi usang (H.W.Arndt:1991)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: